Sukses

Perseteruan Matematika Pilpres

Liputan6.com, Jakarta - Oleh: Rochmanuddin, Silvanus Alvin, Widji Ananta, Ahmad Romadoni

Menjelang rekapitulasi hasil penghitungan suara resmi Pilpres 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli, sejumlah pihak ramai-ramai mengeluarkan hasil penghitungannya.

Salah satunya adalah situs www.kawalpemilu.org. Situs tersebut dikelola mantan juara Olimpiade Matematika dan seorang alumnus Nanyang Technological University, Ainun Najib.

Juru bicara pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Anies Baswedan mengapresiasi kerja Kawalpemilu.org tersebut.

"Terobosan baik dalam Pemilu dan demokrasi kita adalah masyarakat mengawasi pemilu secara aktif," ujar Anies dalam keterangan tertulisnya, Kamis 17 Juli 2014.

Si pembuat situs mengatakan, situs ini dibuat untuk menyambut ajakan Presiden Suslio Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengawal proses penghitungan suara.

"Kedua capres juga menyerukan untuk mengawal. Kita lihat datanya tersedia, dan secara teknologi informasi bisa dikerjakan," ujar Ainun.

Ainun mengaku, ada sekitar 700 relawan yang berkontribusi menginput data. "Ini semua gratis," ujarnya saat ditanya asal sumber dana proyek ini.

Sementara itu, sampai Kamis 17 Juli 2014 pukul 09.30 WIB, www.kawalpemilu.org telah memproses data dari 449.933 atau sekitar 99,47% TPS yang datanya tersedia.

Hasilnya, pasangan Jokowi-JK unggul dengan raihan 52,82 persen (65.769.797 suara). Sementara, pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 47,17 persen (58.745.742 suara).

Dari keterangan di situs tersebut, data di situs ini berasal dari scan form C1 yang di-publish oleh KPU dan didigitisasi dengan bantuan relawan netizen yang independen. Sementara, "Data tabulasi DA1 berasal dari http://rekapda1.herokuapp.com/ dan tersedia sampai level kabupaten."

Hasil penghitungan dari Kawalpemilu.org, mirip-mirip dengan hasil hitung cepat 8 lembaga survei yang memenangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla atau Jokowi-JK.Kedelapan lembaga itu adalah Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Center for Strategic and International Studies (CSIS)-Cyrus, Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Litbang Kompas, Indikator Politik, RRI, Populi Center, dan Poltracking.

Sedangkan 4 lembaga survei lainnya yaitu Jaringan Suara Indonesia (JSI), Puskaptis, Lembaga Survei Nasional (LSN), dan Indonesia Research Centre (IRC) memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Sementara itu, pakar Matematika Tras Rustamaji melihat ada kejanggalan dari hasil quick count atau hitung cepat yang dilakukan lembaga survei SMRC serta Indikator Politik.

Rustamaji mengaku sebagai seorang yang independen yang melihat kejanggalan saat proses hitung cepat. Ia sehari-hari bekerja sebagai Kepala Sekolah di Madrasah Aliyah Teknonaturah di Depok dan juga mengikuti kejuaraan olimpiade matematika di Jerman.

"Awalnya Jokowi unggul karena 6 TPS masuk memenangkan Jokowi tapi makin lama menurun dan bersinggungan. Jam 13.05 Prabowo 52,94 persen dan Jokowi 47,06 persen, saya hampir nyatakan Prabowo pemenangnya karena grafik mulai lurus dan tingkat margin kecil," kata Rustamaji di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Rabu 16 Juli 2014.

"Ini kejanggalan yang sangat terang dan nyata. Ini bisa terjadi apabila data dikumpulkan awal diganti dengan yang baru," tambahnya.

Penjelasan SMRC dan Indikator

Direktur Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi usai mengikuti audit lembaga survei di Hotel Sari Pan Pacific, Selasa 15 Juli, mencurigai ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk mendelegitimasi sejumlah lembaga survei yang melakukan quick count.

Upaya legitimasi itu makin terlihat dengan adanya isu memojokkan lembaga-lembaga survei itu. Semisal, kata Burhanuddin, Radio Republik Indonesia (RRI) yang juga melakukan survei sampai dibawa ke Komisi I DPR.

"Ada juga SMRC disibukkan dengan kesalahan algoritma dalam stabilitas data. Ada yang memata-matai Poltracking sampai malam," tutur Burhanuddin.

Direktur Riset SMRC Djayadi Hanan yang dikutip Liputan6.com dari website SMRC pada 16 Juli 2014 menjelaskan, beberapa saat setelah SMRC mengumumkan hasil hitung cepat, beberapa orang yang mengakses dan menyimak tayangan grafik hitung cepat SMRC mempertanyakan seputar stabilitas suara yang dianggap tidak konsisten alias mengalami perubahan pola.

Karena itu, SMRC mengeluarkan makalah panjang yang bisa dilihat di website SMRC yang intinya, masalah grafik stabilitas dalam hitung cepat SMRC disebabkan oleh kesalahan dari sisi algoritma dan pemrograman IT, bukan karena intervensi manual.

"Yang paling penting, masalah grafik stabilitas tersebut sama sekali tidak berpengaruh terhadap proses penghitungan total perolehan suara calon maupun penghitungan statistik-statistik lainnya. Hal ini dikarenakan grafik stabilitas dibuat melalui proses yang terpisah dari penghitungan statistik yang lain," terangnya.

Jejak Quick Count

Sementara itu, menjelang pengumuman resmi KPU, kredibiltas sejumlah lembaga survei juga dipertanyakan. Menurut anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei dan Opini Publik (Persepi) Hamdi Muluk, audit terhadap lembaga survei yang melakukan hitung cepat pada Pilpres 2014 sangat mudah ditelusuri.

"Hitung cepat pasti ninggalin jejak, gampang menelusurinya. It's simple," kata Hamdi dalam diskusi bertema 'Quick Count, Etika Lembaga Riset, dan Tanggung Jawab Ilmuwan' di Universitas Paramadina, Jakarta, Kamis 17 Juli.

Audit dapat dimulai dengan bukti dokumentasi otentik, metodologi, dan sampel yang digunakan setiap lembaga survei. Proses berikutnya, auditor dapat memverifikasi data-data tersebut secara langsung melalui bantuan penyedia layanan telekomunikasi.

Sementara itu, menurut Peneliti Prisma Resource Center Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Daniel Dhakidae, penelusuran hitung cepat sangat mudah dan bukan hal misterius.

Dia mengatakan, yang membedakan hanya kualitas sampel dan metodologi masing-masing lembaga. Setiap lembaga tentu memiliki basis data.

Yang terpenting, kata Daniel, setiap lembaga survei harus menjadi bagian informasi tetap kepada masyarakat. Etika ilmiah dari proses survei harus dapat dipertanggungjawabkan di depan asosiasi lembaga survei. Sementara itu, Persepi memutuskan mengeluarkan JSI dan Puskaptis dari kelembagaan.

Akibat perbedaan hasil pemenang Pilpres 2014 dari hitung cepat sejumlah lembaga survei, 8 lembaga survei yang merilis hasil hitung cepat Pilpres 2014 dipolisikan oleh tim Advokasi Indonesia Raya (AIR). Kedelapan lembaga survei itu, yakni Populi Center, CSIS-Cyrus, Litbang Kompas, LSI, RRI, Pol Tracking Institute, SMRC, dan Indikator.

Tim Pemenangan Prabowo-Hatta juga melaporkan 2 peneliti survei, Direktur Eksekutif Lembaga Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi dan Direktur Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA ke Bareskrim Mabes Polri. Hamdi Muluk mengatakan, pelaporan itu justru akan berdampak positif bagi terkuaknya lembaga survei yang tidak kredibel.

Peneliti LSI Adjie Alfaraby menilai, pelaporan tersebut bentuk kriminalisasi hasil temuan ilmiah karena sesungguhnya exit poll dan quick count juga merupakan produk ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan.

Pelaporan itu juga dinilai dia menunjukkan pembatasan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi, terlebih ini merupakan pemilihan presiden. Masyarakat memiliki hak berpartisipasi dalam bentuk apa pun termasuk merilis exit poll dan quick count. (Riz)

Artikel Selanjutnya
Peneliti: Lembaga Survei Tak Mau Diaudit Seharusnya Dipolisikan
Artikel Selanjutnya
Peneliti: Menelusuri Proses Quick Count Bukan Hal Misterius